Sepekan Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan Penyaluran APD Masih Minim
Ia pun berharap, hal ini dapat menjadi pengingat bagi KPU untuk mempercepat penyaluran APD. "Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan pilkada serentak sesuai dengan Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19," ujar Adrianus.
Di luar itu, Ombudsman juga menemukan adanya penyaluran barang APD yang dilakukan oleh KPU langsung kepada PPS atau Kantor Desa, bukan kepada PPK terlebih dahulu. KPU yang dimaksud yaitu KPU Kota Ternate dan KPU Lombok Utara.
Selain itu, Ombudsman RI menemukan perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU kabupaten/kota kepada PPK, hal tersebut terjadi di beberapa wilayah.
Ia pun menyarankan Ketua KPU agar menyusun regulasi yang memuat petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik barang. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan verifikasi dari PPK dan Panitia Pemungutan suara (PPS).
Sedangkan, saran untuk Ketua KPU kabupaten/kota ialah mengupayakan pendistribusian kekurangan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS. Menurutnya, perlu dipastikan APD dapat tersalurkan setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan pilkada.
Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar dilakukan evaluasi terkait adanya perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU Kabupaten/kota kepada PPK
Sementara, Adrianus juga memberikan saran kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD.
Sebagai informasi, data tersebut diperoleh berdasarkan investigasi untuk memantau penyaluran APD di 31 KPU kabupaten/kota. Lokasi investigasi tersebut yaitu KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Batam, KPU Kabupaten Seluma, KPU Kabupaten Sleman, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin.
Kemudian, KPU Kabupaten Tangerang Selatan, KPU Kabupaten Batang Hari, KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Indramayu, KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Sambas, KPU Kota Medan, KPU Kota Samarinda, dan KPU Kota Tarakan.
Selanjutnya KPU Kota Bandar Lampung, KPU Kota Ternate, KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kabupaten Lombok Tengah, KPU Kabupaten Keerom, KPU Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Mamuju, KPU Kabupaten Makassar, KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Konawe Selatan, KPU Kota Manado, dan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
Pendataan investigasi dilakukan secara serentak pada 25-27 November 2020. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan pada 28-30 November 2020.
Adapun, kelengkapan alat pelindung diri Pilkada 2020 pada Surat KPU Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 menjadi salah satu acuan Ombudsman dalam melakukan investigasi ini.
