Pandemi Memacu Transaksi Uang Elektronik, BI Soroti Ekspansi Big Tech
"Kami sekreatif mungkin mengalokasikan pekerja serta bisa meningkatkan fee based income, tanpa cashback, tanpa diskon, tanpa bakar duit," ujar dia.
Dukungan Pemerintah
Guna menyongsong era tersebut, pemerintah pun merancang strategi nasional ekonomi digital. "Di Kemenko Ekonomi, kami sedang menyusun strategi nasional ekonomi digital, outline sudah didiskusikan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin.
Menurutnya, pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan akan dilakukan mulai 2021. Dalam pembahasan tersebut, strategi nasional ekonomi digital juga akan disusun.
Adapun, strategi nasional tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi dan mengakselerasi transformasi digital. Tak hanya itu, strategi nasional ini akan menjawab masalah pengembangan ekonomi digital di Indonesia, seperti kebijakan yang tumpang tindih, tingginya kebutuhan talenta digital, hingga tingkat literasi digital yang rendah.
"Ini akan menjadi kerangka dan panduan ekonomi digital untuk seluruh pemangku kepentingan," ujar dia. Selain itu, strategi nasional tersebut akan menyatukan kebijakan ekonomi digital di setiap kementerian/lembaga.
Nantinya, strategi nasional tersebut akan ditopang oleh empat pilar utama, yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung. Harapannya, keempat pilar tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku bisnis, masyarakat, dan pemerintah serta mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Adapun, strategi tersebut akan diwujudkan dengan rencana aksi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia pun berharap, masa pandemi Covid-19 dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menyiapkan strategi nasional tersebut.
Hal ini, lanjut Rudy, telah sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo. "Beliau mengatakan krisis ini harus kita manfaatkan untuk transformasi besar-besaran," katanya.
Namun, transformasi digital tersebut bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Rudy menyebutkan, ruang lingkup eekosistem digital yang tidak terbatas merupakan hal yang kompleks.
Oleh karenanya, berbagai kebijakan ekonomi digital memerlukan perlakuan khusus. Selain itu, ia menilai perlunya kebijakan akomodatif untuk mendukung kesetaraan (level of playing field), pemberdayaan UMKM, dan pengembangan sumber daya manusia dengan keahlian tinggi.
Ia pun menilai, kebijakan ekonomi digital perlu didesain secara tidak mengekang, namun dapat menjadi pedoman agar ekosistem tersebut tumbuh sehat. "Kalau terlalu ketat, akan menyebabkan pertumbuhan tidak bisa berjalan dengan baik," ujar dia.
