Menag Yaqut: Syiah dan Ahmadiyah Warga Negara yang Harus Dilindungi

Happy Fajrian
25 Desember 2020, 14:32
menteri agama yaqut cholin qoumas, syiah, ahmadiyah,
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/wsj.
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/10/2018). Presiden Joko Widodo menugaskan Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama.

“Di wilayah yang mayoritas Kristen (protestan), umat Katolik susah bangun gereja. Yang mayoritas Katolik, orang protestan juga susah untuk membangun,” kata dia.

Ia berpendapat bahwa akan sulit bagi kelompok yang memiliki relasi kekuatan (power relation) minim di suatu lokasi bisa mendapat restu mendirikan tempat ibadah tersebut dari kelompok yang memiliki relasi kekuatan yang lebih kuat.

"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur begitu, ya (oleh Pemerintah). Bagaimana supaya adil," katanya.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mendasarkan pendirian rumah ibadah pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa menjadi sulit dilakukan ketika relasi kekuatan tadi belum merata.

Azyumardi mengatakan bahwa faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah juga ikut andil menyebabkan permasalahan tersebut.

"Itu saya kira perlu ditata ulang ini, ya. Bagaimana pihak yang berkuasa ini merasa kurang toleran. Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah dari tingkat nasional," kata Azyumardi.

Halaman:
Reporter: Muhammad Ahsan Ridhoi
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...