Peluang Korporasi Saat Vaksinasi Pemerintah Berjalan Lambat
Selain itu, ketua komisi yang membidangi kesehatan ini menekankan tahapan vaksin mandiri harus tetap diawasi. Selain itu, tahapannya harus pintu melalui pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menegaskan wacana vaksin mandiri memang memerlukan persetujuan DPR dan Kementerian Kesehatan. Sebab, vaksin mandiri juga memerlukan payung hukum tersendiri.
Yang pasti, vaksinasi mandiri bukan prioritas. “Kami tetap mengutamakan vaksin gratis jadi masih harus berjalan 1-2 bulan terdepan dan vaksin mandiri setelah itu,” ujarnya.
Berbagai Kendala Vaksinasi
Masalah distribusi menjadi salah satu kendala bagi pemerintah menjalankan program vaksinasi hingga ke pelosok Nusantara. Karena vaksin Covid-19 perlu disimpan pada suhu dingin, maka distribusinya memerlukan fasilitas khusus.
Vaksin dengan bahan baku virus yang dilemahkan seperti produksi Sinovac harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celsius. Sedangkan vaksin yang berbasis mRNA seperti buatan Pfizer harus disimpan pada suhu -70 derajat Celsius.
Pemerintah pun telah mendekati beberapa perusahaan seperti Unilever dan Kalbe Farma untuk membantu distribusi dengan jaringan fasilitas pendingin yang dimiliki. Namun, sejauh ini belum ada yang disepakati.
“Kami sudah bertemu dengan Bapak Menkes dan menyampaikan bahwa kami siap mendukung upaya-upaya untuk mengatasi pandemi, dalam hal ini khususnya terkait pelaksanaan program vaksinasi ke depannya," ujar Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/1).
Selain distribusi, kendala vaksinasi lainnya adalah kondisi masyarakat itu sendiri. Berikut adalah Databoks berisi sederet alasan masyarakat menolak vaksin:
Masalahnya, mereka yang bersedia pun rupanya tak semua bisa disuntik vaksin. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dari total 598.483 tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok pertama penerima vaksin, ada sekitar 20.154 nakes yang tidak bisa diberikan vaksinasi atau ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya, 4% menderita penyakit komorbid.
Dalam diskusi "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pada tahap awal, jumlah tenaga Kesehatan yang gagal disuntik vaksin karena darah tinggi mencapai 11%.
Akhirnya, proses vaksinasi tertunda karena mereka harus lebih dulu memulihkan kondisi, termasukk menjaga agar tekanan darahnya lebih stabil. "Sekitar 15 persen tenaga kesehatan itu batal atau tertunda disuntik vaksin. Ini bikin saya sedih," kata Budi.
