KPK Temukan Potensi Masalah Penyaluran Insentif Covid Tenaga Kesehatan
Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.
KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT), pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, dan pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.
Kemenkes telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19.
"KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes," ujar dia.
KPK mengingatkan insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada nakes yang menangani Covid-19.
Banyak tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kelelahan mental atau burnout atau kelelahan mental di masa pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan penelitian Departemen Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), sebanyak 82% tenaga kesehatan mengalami burnout tingkat sedang.
Penyebabnya, beban sistem layanan kesehatan yang besar pada saat ini. Seiring peningkatan jumlah kasus Covid-19, banyak pasien penderita corona yang harus dirawat di rumah sakit.
Departemen Ilmu Kedokteran FKUI melakukan penelitian sejak Februari - Agustus 2020. Adapun, pengumpulan data dilakukan pada Juni-Agustus 2020 dengan total responden 1.461 tenaga kesehatan di seluruh provinsi Indonesia.
