Jokowi: Pembuatan Vaksin Nusantara & Merah Putih Harus Sesuai Prosedur
Tak hanya itu, Penny menyebutkan ada perbedaan data vaksin Nusantara yang diberikan kepada BPOM dengan data yang dipaparkan saat rapat dengan DPR. Namun, Penny enggan memaparkan rincian data tersebut lantaran harus mengikuti etika penelitian yang berlaku.
"Kami ingin selesaikan dulu tahapan penelitian dengan peneliti tersebut untuk membahas respons yang diberikan dalam evaluasi dari BPOM," ujar Penny.
Rapat yang juga dihadiri Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof. Amien Soebandrio, dan Terawan itu sempat memanas. Pasalnya Komisi IX mendesak BPOM mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis PPUK fase kedua bagi Vaksin Nusantara.
Desakan ini disampaikan anggota dewan agar penelitian vaksin berbasis dendriti ini bisa tuntas 17 Maret mendatang. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay bahkan merasa ada perlakun yang tak sama kepada Vaksin Nusantara.
"Sementara barang dari luar negeri masuk tapi berbekal penelitian lembaga lain. Itu menurut saya berbahaya,” kata Saleh.
Akan tetapi Penny tetap bertahan dengan keputusannya. Menurutnya, masih ada beberapa penelitian yang tak sesuai dengan kaidah “Tentunya keadilan harus ditegakkan meski berhadapan dengan vaksin dalam negeri,” katanya.
