Mengurai Polemik Vaksin Berbayar Individu hingga Ditunda Kimia Farma
Meski demikian, vaksin berbayar ini ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satu contohnya adalah ahli wabah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr Pandu Riono yang meminta pemerintah tak berbisnis dengan masyarakat.
Bahkan muncul tuntutan masyarakat untuk memaksa pemerintah menghapus vaksinasi berbayar ini. Hal ini terlihat dari petisi berjudul Batalkan Vaksinasi Mandiri, #VaksinasiMandiriGakAdil yang ada di laman Change.org.
Petisi yang digagas Koalisi Vaksin Untuk Semua Ini beralasan vaksin berbayar kepada individu bisa menyebabkan ketimpangan. Ujungnya, pandemi dikhawatirkan tak selesai jika hanya segelintir orang yang bisa mengakses vaksin.
“Keputusan ini juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya,” tulis Koalisi di petisi tersebut.
Hingga berita ini ditulis, petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir itu sudah ditandatangani 4.434 orang.
Adapun Kementerian Kesehatan masih enggan berbicara banyak mengenai polemik vaksinasi mandiri ini. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi meminta urusan teknis pelaksanaannya ditanyakan ke Kementerian BUMN.
“Ini teknisnya ke BUMN dan Biofarma ya, karena yang lead mereka,” kata Nadia, Senin (12/7).
