Dituntut Lebih Terbuka, Luhut Minta Pemda Tidak Tutupi Data Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengingatkan keterbukaan data dalam penanganan Covid-19 sangat penting. Karena itulah, dia meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak perlu menutup-nutupi data Covid-19 untuk memperoleh kesan lebih baik.
"Saya titip kepada Pemda ndak perlu ada angka-angka yang ditutupi. Biar aja dibuka, itu masalah kita rame-rame kok. Ndak ada yang salah. Yang salah kalau kita tutupi, kalau kita patuh dengan protokol itu pasti (angka kasus aktif) turun," kata Luhut saat mengunjungi beberapa fasilitas isolasi terpusat (isoter) dan sentra vaksinasi di kawasan Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (13/8).
Luhut mengingatkan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan pengetesan dan pelacakan maka secara otomatis jumlah kasus Covid-19 akan semakin banyak terdeteksi. Dia menambahkan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi tidak perlu ditutupi karena pasien Covid-19 bisa disembuhkan sehingga kasus bisa turun kembali. Menurutnya, persoalan pandemi bisa diselesaikan dengan lebih cepat jika ada keterbukaan dan kerja sama.
"Semua saya sudah lihat. Jadi saya lihat ini masalahnya bisa diselesaikan bila kita mau melihat utuh dan menanganinya secara bersama-sama. Jadi jangan khawatir mengenai angka (kasus aktif), biar aja tinggi, nanti kalau sudah kita obati pasti turun,"tuturnya.
Persoalan keterbukaan data terutama dari pemerintah daerah menjadi salah satu sorotan publik , dalam hal penanganan Covid-19. Sejumlah daerah dinilai sengaja menutup-nutupi kasus, terutama angka kematian, karena dianggap bisa memperburuk citra pemda tersebut.
Rendahhya kepercayaan masyarakat terhadap data Covid-19 yang dilaporkan pemerintah, tercermin dari hasil survei terbaru Charta Politika.
Hasil survei Charta Politika menyebutkan ada 43,3% responden yang menyatakan kurang dan tidak percaya terhadap data penanganan corona yang dirilis pemerintah. Dari hasil penjaringan opini masyarakat, sebanyak 37,1% responden menyatakan kurang percaya data pandemi yang dirilis pemerintah. Sementara itu, 6,2% mengatakan tidak percaya sama sekali. Sedangkan 4,5% responden mengaku sangat percaya dan 48,6% menyatakan cukup percaya. Adapun 3,7% menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pekerjaan rumah yang besar terhadap pemerintah pusat hingga daerah untuk membangun kepercayaan terhadap data sebagai hulu penanganan Covid-19. "Kalau distrust terjadi terkait data, akan lebih berat bagi pemerintah menghadapi pandemi," kata Yunarto dalam pemaparannya, Kamis (12/8).
Terkait hal yang sama, Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan analisis data National All Record (NAR) Kementerian Kesehatan menemukan pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. NAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
Dia mencontohkan laporan kasus Covid-19 pada 10 Agustus 2021. Dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut, tapi pada sepekan sebelumnya. Bahkan 10,7% di antaranya berasal dari kasus pasien positif yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, namun baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal.
