Jokowi di MPR: Sering Sebut Pandemi dan Kesehatan, Korupsi Cuma Sekali
Pada pidato kenegaraan tahun 2020, Jokowi mendekatkan kata kata "pandemi" dengan kata lain seperti "kebangkitan", "lompatan besar", "reformasi struktural", ataupun "keluar dari krisis". Nada optimis tersebut mulai mengarah kepada hal yang menerima kenyataan pada pidato kenegaraan tahun ini. Pada pidato kenegaraan tahun ini kata "pandemi" dikaitkan dengan kata "situasi tidak normal", "beban", "ketidakpastian" ataupun "ujian".
Dalam pidatonya hari ini, Jokowi juga mengingatkanbahwa penangan pandemi harus berbasis data. " Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.
Jokowi secara jujur juga mengakui ada beban luar biasa yang ditanggung masyarakat Indonesia karena pandemi serta adanya kritik keras masyarakat kepada pemerintah terkait penangan pandemi "Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini"
Sementara itu, kata kesehatan yang muncul sebanyak 20 kali lebih dikaitkan pada upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor tersebut dan bagaimana perbaikan sektor kesehatan berkembang dengan cepat selama masa pandemi. "Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama" ujarnya.
Dia juga mengakui kelemahan Indonesia dalam bidang kesehatan melalui kalimat "Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan,".
Seperti diketahui, Indonesia masih menggantungkan 90% lebih bahan mentah farmasi nya kepada negara lain. Inilah yang membuat penanganan Covid-19 menjadi lebih sulit.
Sementara itu, Jokowi yang sering memakai slogan "kerja, kerja, dan kerja" nya, menggunakan kata "kerja" sebanyak 19 kali dalam pidato kenegaraan tahun 2021, lebih sedikit dibandingkan pada tahun lalu yakni 26.
Sesuai dugaan, kata "infrastruktur" juga tidak sering muncul mengingat fokus Jokowi sudah beralih ke sektor kesehatan. "Infrastruktur" hanya disebut dua kali, bandingkan dengan pidato kenegaraan tahun 2015 (enam), dan 2016 (15).
Sektor hukum dan HAM juga kurang menjadi fokus presiden Jokowi seperti yang tercermin dalam pidato kenegarannya. Dalam pidato hari ini, Jokowi hanya menyebut kata korupsi sekali, lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2020 yakni dua.
Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi memang jarang menyebut kata-kata korupsi dalam pidato kenegaraan. Jumlah kata korupsi terbanyak yang disampaikan Jokowi lewat pidato kenegaraan adalah pada tahun 2018 yakni enam.
Sementara itu, kata "hukum" hanya muncul tiga kali dalam pidato kenegaraan tahun ini, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu (8).
