Pembangunan Berkelanjutan Penting Diterapkan di Tanah Papua Bumi
Tim ini di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan 40 Kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dalam hal ini desk Papua menjadi koordinator seluruh program yang dilakukan Pemerintah pusat itu.
"Program-programnya cukup banyak, mulai dari aspek pelestarian dan penghijauan sampai dengan menanggulangi bencana. Jadi (pembangunan) Papua itu, kita (Bappenas) jadikan hub untuk mengakomodir berbagai pihak untuk sinergikan," ungkap Kepala Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih.
Menurutnya pembangunan berkelanjutan di Papua ini memerlukan paket yang lengkap. Yang berarti, antara program, tim dan pembiayaan dapat disinergikan dengan baik, sehingga implementasinya bisa maksimal dan tepat sasaran.
"Kegiatan yang kita lakukan sudah upayankan fasiltasi dan sudah ada sumber pendanaannya. Sehingga proses awalnya butuh waktu, tapi setelah masuk pelaksanaanya sudah ada pendanaannya. Itu tidak mudah tapi kita kerjakan bersama," tambahnya.
Lebih lanjut dia menegaskan Pembangunan berkelanjutan ditegas penting dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Karena itu harus dipastikan pembangunan yan dilakukan mempertahankan prestasi ini.
Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer, EcoNusa Foundation Bustar Maitar berharap, sebagai juara, masyarakat di Papua dan Papua barat diberi hadiah yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.
"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan) itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.
Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.
"Sampai hari ini tidak ada satu jengkal pun di Papua/Papua Barat yang diakui Pemerintah sebagai tanah adat," tegasnya.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengungkapkan, pihaknya mengimplementasikan Sistem Penataan agraria berkelanjutan dan inklusif dalam konteks pembangunan di Papua.
Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan tata ruang untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan wilayah adat setempat.
Dia menjabarkan, pengimplementasian sistem tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap. Yaitu proses input data, penataan aset legalisasi, penatagunaan tanah dan ruang lalu penataan akses.
"Daerah tanah Papua itu ruangnya bukan cuma untuk manusia, tapi juga bukan hanya untuk tumbuhan dan binatang. Nah itu kita lihat ketemunya di mana. Jadi butuh pemahaman ruang yang efektif," ungkapnya.
