Jokowi: Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Dunia, Jangan Hanya Jargon
Oleh sebab itu ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan demi mendukung pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri. "Kita harus menjadi menjadi raja di laut kita," kata Mantan Wali Kota Solo itu.
Mengutip dari Antara, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai kebijakan sektor kemaritiman di tingkat pusat dan daerah harus selaras agar kebijakan poros maritim dunia bisa berjalan efektif.
"Sebab konflik kebijakan antara pusat dan daerah masih kerap terjadi," kata dia saat ditanya mengenai evaluasi poros maritim dunia, Senin (20/9).
Ia menilai, adanya konflik tersebut menunjukkan ketidaksamaan visi dalam pembangunan kemaritiman di berbagai elemen bangsa. Padahal, semestinya pembangunan kemaritiman fokus pada upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk masyarakat pesisir di Tanah Air.
Contoh dari ketidaksamaan visi ialah penanganan konflik cantrang yang masih digunakana oleh sejumlah oknum nelayan.
"Kemudian penerbitan UU Cipta Kerja yang menghapus dan atau meminimalisasi kewenangan pemda dalam pengelolaan perikanan," ujar dia.
