Megawati Jadi Dewan Pengarah, Kepala BRIN: Kami Perlu Dukungan Politik
Presiden Joko Widodo telah melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, salah satu tugas Dewan Pengarah ialah memberikan dukungan politik.
Handoko juga menjelaskan bahwa Dewan Pengarah tidak melakukan riset. Meski begitu, BRIN memerlukan dukungan untuk mengumpulkan semua unit riset dari seluruh kementerian. Sedangkan hal ini tidak bisa dilakukan oleh kepala lembaga tersebut seorang diri.
"Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsi Dewan Pengarah," kata Handoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/10).
Selain itu, Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan dukungan anggaran riset. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Tak hanya itu, Dewan Pengarah juga bertugas untuk mengoordinasikan program riset lintas lembaga. Hal ini dilakukan agar program peneltian bisa lebih optimal. "Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah," ujar dia.
Handoko juga menilai, BRIN menyerupai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjalankan tugas dengan lintas kementerian. Oleh karena itu, BNPB juga memiliki Dewan Pengarah. "Fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," katanya.
Sebagaimana diketahui, penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menuai kritik dari sejumlah pihak. Keberadaan Ketua Umum PDI Perjuangan itu dikhawatirkan mebuat BRIN menjadi alat politik.
Mengutip dari kicauan Twitter Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN ialah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional.
"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketua umum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar dia.
Jokowi bahkan seharusnya belajar dari kasus BPIP yang Ketua Dewan Pengarahnya juga ketua umum parpol, yaitu Megawati. Akibatnya, badan menjadi kehilangan kepercayaan publik. "BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," katanya.
Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho juga telah mewanti-wanti pembentukan Dewan Pengarah akan diisi dengan figur politik. Menurutnya, pemerintah harus memastikan BRIN hanya memgurus internal lembaganya dalam inovasi.
