Luhut Bantah Ambil Keuntungan Pribadi dari Tes PCR Lewat PT GSI

 Pemerintah terus menggonta-ganti kebijakan terkait tes PCR. Perubahan kebijakan tes PCR tidak hanya dalam hal penggunaannya sebagai syarat perjalanan tetapi juga harga yang ditetapkan.

Sejumlah pihak kemudian menuntut pemerintah membuka perputaran bisnis tes PCR. Terlebih, sejumlah nama pejabat ikut terseret dalam perputaran bisnis PCR, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Luhut.

Melalui PT GSI mereka  dituduh memainkan bisnis tes PCR. 

Sebelumnya, peneliti  Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah meminta pemerintah lebih terbuka terkait kebijakan PCR.

Pasalnya, ada kecurigaan jika bisnis tes PCR menguntungkan pihak-pihak tertentu.

  "Masalah kamu sejak awal adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Dari tahun lalu, pemerintah gagal memberikan informasi secara transparan ke publik,"tutur Wana, kepada Katadata, Senin (1/11).

ICW bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LaporCovid-19, dan Lokataru bergabung membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan.

Mereka menuntut pemerintah untuk membuka secara jelas arah dari kebijakan PCR serta perputaran bisnis tes PCR.