Pemerintah Target Hanya 2,5 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Tahun Depan
Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statitik pada Mei 2021, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di Perkotaan, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8%, sementara desa 4,11%.
Presiden Jokowi menekankan bahwa tema dari RKP maupun Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Selain kemiskinan, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan prioritas pada 2023 yakni:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan
- Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan lapangan kerja
- Pemulihan dunia usaha
- Revitalisasi industri
- Penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
Indonesia juga berkomitmen mencapai nol emisi pada 2060 melalui ekonomi hijau dan transisi energi. “Pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim," kata Suharso.
Pemerintah juga akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi.
Hasil lain dalam Sidang Kabinet Paripurna itu di antaranya:
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 5,3% - 5,9%
- Penurunan emisi gas rumah kaca 27%
- Penurunan tingkat pengangguran terbuka 5,3% – 6%
- Rasio gini berada di level 0,375-0,378
- Indeks pembangunan manusia 73,29% - 73,35%
- Tingkat kemiskinan 7% - 8%
- Nilai tukar petani 103 – 105
- Nilai tukar nelayan 105 - 107.
