Alasan Panglima TNI Minta Hapus Larangan Keturunan PKI jadi Prajurit
"TAP MPRS no. 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam," ujar Andika seperti dikutip dari video Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa yang tayang Rabu (30/3).
TAP MPRS XXV/1966 mengatur mengenai pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seazas, berlindung, serta bernaung di bawahnya.
Selain itu pada Pasal 2, menjelaskan setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham serta ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme.
Sedangkan pada pasal 3, mengatur mengenai kegiatan untuk mempelajari secara ilmiah Komunisme, Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin. Lalu pasal 4 mengatur ketentuan di atas, tidak mempengaruhi sifat bebas aktif politik luar negeri Indonesia.
"Itu isinya, ini dasar hukum, ini legal, tapi tadi yang dilarang itu PKI. Kedua ajaran komunisme, marxisme-leninisme. Keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukumnya apa? Jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh perundang-undangan," jelas Andika.
Sementara pada poin tes renang, Panglima TNI meminta panitia meniadakannya karena khawatir hanya mempersulit calon. "Karena kita tidak fair juga ada orang tempat tinggalnya jauh, enggak pernah renang, enggak bisa. Sudahlah."
Hal serupa juga berlaku untuk tes akademik. Andika tak mau TNI menggelar tes akademi tersendiri karena dapat melihat kepada prestasi mereka saat menjalani pendidikan formal.
Menurutnya nilai yang tertera pada ijazah dapat menjadi acuan kemampuan akademik seorang calon, tanpa perlu TNI menggelar tes akadeik secara khusus.
"Yang saya suruh perbaiki, perbaiki, setelah diperbaiki, itu yang berlaku," tegas Andika.
