Jelang Puncak Arus Mudik, Menhub Sebut 64% Pemudik Belum Kembali
Untuk memaksimalkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama menuju arah Jakarta saat pemberlakuan sistem satu arah, saat ini Jasa Marga mengoperasikan 28 dari total 32 lajur transaksi yang tersedia.
Di lokasi berbeda, Jasa Marga juga memperbanyak gardu masuk di GT Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Supervisor Jasa Marga GT Cileunyi Irwan Teja di Kantor Jasa Marga Cileunyi, Jumat, mengatakan jumlah gardu masuk tol yang awalnya hanya lima, ditambah empat sehingga menjadi sembilan, yang terdiri dari enam gardu statis dan tiga mobile reader.
Adapun arus masuk ke GT Cileunyi merupakan arus dari arah Garut, Tasikmalaya, atau daerah lainnya di daerah timur yang menuju ke Bandung atau Jakarta melalui jalan tol.
Dia mengatakan pada H+2 Lebaran kondisi arus balik yang masuk ke GT Cileunyi tidak sepadat H+3 Lebaran atau Jumat. Pada H+2, volume kendaraan yang masuk tergolong fluktuatif setiap jamnya.
"Kalau hari ini (H+3) mulai dari pagi angkanya cukup konsisten terus naik," kata Irwan.
Hingga Jumat pukul 21.00 WIB, pihaknya mencatat ada 29.399 kendaraan yang masuk ke GT Cileunyi. Irwan pun memprediksi jumlah kendaraan terus naik.
Usulan WFH
Selain rekayasa lalu lintas, Kapolri Listyo Sigit mengusulkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH selama satu pekan setelah puncak arus balik Lebaran. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Komisi III DPR RI, Supriansa.
"Saya kira imbauan Kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan," kata Supriansa dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5).
Anggota komisi III DPR RI lainnya, Taufik Basari berpendapat bahwa imbauan WFH cegah macet arus balik sudah tepat, lantaran sejak buka jalur mudik Lebaran, para pemudik membeludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik Minggu (8/5).
Untuk merealisasikan imbauan tersebut, Taufik meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta, agar dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya, guna mengantisipasi risiko penumpukan kendaraan.
