Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, Berpotensi di Kementerian ATR/BPN
Petinggi partai politik berdatangan ke Istana Negara hari ini. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Gerindra datang pukul 16.20 WIB. Sebelumnya Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga bertandang ke Istana Negara di waktu yang berbeda.
Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, kemungkinan besar Presiden akan mengganti komposisi menteri di sektor ekonomi.
Alasannya, selama beberapa waktu belakangan, isu di sektor ekonomi paling banyak mendapatkan sorotan dari publik. Hal ini menyangkut isu seperti ketiadaan minyak goreng di pasaran, hingga keresahan mengenai inflasi atau kenaikan harga.
"Itu bisa dilihat dari keresahan masyarakat, yang jelas sektor ekonomi, dari menko (menteri koordinator), perdagangan, dan pertanian," ujar Hendri saat dihubungi Katadata Selasa (14/6).
Hendri pun menilai bahwa peluang PAN untuk meramaikan porsi menteri kabinet dengan latar belakang partai politik terbuka lebar.
Ada beberapa indikator yang mendukung hal ini, selain posisi mereka sebagai koalisi pemerintah selalu mendukung kebijakan Presiden, dukungan pribadi terhadap Jokowi juga menjadi salah satu yang akan menjadi perhitungan.
"Sangat mungkin PAN masuk, kita lihat akrobat terakhir terkait usulan untuk menunda Pemilu," jelasnya.
Publik pun mendukung jika Presiden ingin melakukan reshuffle. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, berdasarkan survei terbaru mereka yang dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022, terungkap 63,1% responden setuju jika Jokowi merombak jajaran kabinetnya. Sedangkan mereka yang menolak sekitar 24,3%, dan tidak tahu sebesar 12,7%.
"Saya tidak mau mendahului Presiden, tetapi ini momen yang tepat," ucap Yunarto saat memaparkan hasil survei Charta Politika bertajuk " Membaca Situasi Politik dan Konstelasi elektoral Pasca-Rakernas Projo" yang disiarkan secara virtual, Senin (13/6).
Hasil penelitian ini juga mengungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri mencapai 53,3%. Sedangkan 38,8% menyatakan tidak puas, dan 7,7% tidak tahu. Data ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Publik yang merasa cukup puas dan mencapai total 68,4%. Sedangkan yang kurang puas atau tidak puas sama sekali ada sekitar 30%. Sebanyak 1,6% responden tidak tahu. "Rata-rata temuan tingkat kepuasan menteri jauh lebih rendah daripada kepuasan terhadap pemerintah," jelas Yunarto.
