Beredar Daftar Reshuffle Belasan Menteri, Disebut Hoaks oleh Istana
Kementerian Sekretariat Negara menepis informasi perihal adanya salinan yang berisi daftar perombakan kabinet atau reshuffle 13 menteri dan pimpinan lembaga.
Narasi dokumen tersebut menuliskan daftar reshuffle telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengonfirmasikan kabar tersebut merupakan berita bohong atau hoaks.
"Ini menunjukkan banyaknya hoax yang harus diwaspadai,” kata Pratikno pada Rabu (22/11)
Hal tersebut dipertegas oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Melalui pesan singkat WhatsApp, Ari memastikan bahwa dokumen reshuffle ke-7 merupakan informasi bohong.
"Kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel,” kata Ari.
Ari juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi belum berencana melaksanakan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. “Tapi, harus diingat, pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden,” ujar Ari.
Dalam salinan reshuffle yang beredar, ada 11 menteri serta 2 pimpinan lembaga yang tergeser. Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Lebih lanjut, dokumen itu juga memasukkan nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam daftar pejabat yang terkena reshuffle. Daftar itu berlanjut ke Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Daftar tersebut juga memuat nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Panglima TNI Yudo Margono sebagai pejabat negara yang masuk dalam daftar reshuffle.
