Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia Berdasarkan Konstitusi
Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden. Sistem ini turut mempengaruhi beberapa aspek pemerintahan di Indonesia.
Presiden di Indonesia dipilih sekaligus bersama Wakil Presiden melalui pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tersebut akan menjabat selama satu periode atau 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.
Berkaitan dengan masa kepemimpinan seorang presiden, tentu menarik jika membahas tentang mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia. Oleh karena itu, berikut penjelasan terkait mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia.
Sekilas tentang Sistem Pemerintahan Indonesia
Indonesia dipimpin oleh seorang presiden karena menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial menunjukkan pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara adalah presiden. Menteri akan berperan dalam membantu melaksanakan tugas Presiden di berbagai bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
Sistem pemerintahan Indonesia tersebut termaktub pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden Indonesia hadir sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Sebelumnya, telah diketahui bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah 5 tahun. Berkaitan dengan pelengseran atau pemberhentian atau impeachment presiden, mekanisme pemberhentian tersebut tercantum pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.
Pasal 7A UUD NRI 1945 tersebut berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Selanjutnya dapat diketahui bahwa impeachment atau pemberhentian Presiden di Indonesia melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut diperjelas pada Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945. Aturan ini, menyatakan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR.
Usul pemberhentian tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
Pelanggaran hukum yang dimaksud, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat yang dimaksud, merupakan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR sesuai undang-undang.
Berikutnya, pengajuan DPR kepada MK tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang juga dihadiri oleh sekurang-urangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK pun kemudian memutus perkara tersebut maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK.
Selanjutnya, jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran di atas, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
Kemudian, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut maksimal 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR itu harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa impeachment Presiden di Indonesia diawali dengan DPR mengajukan usulan pemberhentian ke MPR tetapi harus mengajukan permintaan terlebih dahulu ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Kemudian, MPR pun baru akan melaksanakan sidang dan memutuskan Presiden diberhentikan atau tidak. Mekanisme tersebut menunjukkan peran MPR yang kuat meskipun ada pertimbangan hukum dari hakim MK.
Mekanisme ini memang sah secara yuridis, tetapi DPR hadir sebagai pemohon yang turut juga berperan dominan sebagai pemberi keputusan akhir karena MPR beranggotakan DPR sendiri. Kepentingan politik pun dapat menunggangi keputusan MPR.
Seharusnya, peran MK-lah yang lebih dominan karena memberikan pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan keilmuannya dan memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait apakah Presiden melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Kemudian barulah keputusan terkait pemberhentian presiden dilaksanakan berdasarkan putusan tersebut.
Demikian penjelasan terkait mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia. Selanjutnya dapat diketahui mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945 dan melibatkan lembaga yudikatif dan eksekutif.
Namun, keputusan akhir pemberhentian Presiden ada pada MPR yang didominasi kepentingan politik bukan MK yang berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
