Kedaulatan Keluar Adalah Kemampuan Diplomatik, Ini Penjelasannya
Kedaulatan merupakan aspek penting dalam menyelenggarakan negara. Kedaulatan ini berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara, yang dapat berupa kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam.
Secara umum, kedaulatan keluar adalah kekuasaan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sementara, kedaulatan ke dalam dimaknai sebagai kekuasaan pemerintah dalam mengatur kehidupan negara melalui lembaga dan/atau perlengkapan negara.
Kedaulatan keluar berkaitan dengan pengakuan dari semua negara, bahwa suatu negara memiliki derajat yang sama berdasarkan hukum internasional.
Konsep Kedaulatan Keluar dalam Hukum Internasional
Mengutip jurnal berjudul "Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional" karya Danel Aditia Situngkir, eksistensi negara dalam hukum internasional yang terbagi menjadi kedaulatan negara keluar dan kedalam ini, terbagi atas wewenang dan urusannya.
Kedaulatan ke dalam diartikan bahwa kekuasaan negara tersebut ditaati oleh rakyatnya, dan dapat dipaksakan untuk ditaati. Sementara, kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain dan mempertahankan wilayahnya dari ancaman luar. Dalam konsep kedaulatan keluar, negara dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain demi kepentingannya.
Kerjasama antar negara itu disebut dengan hubungan diplomatik, yang dapat meliputi berbagai bidang, seperti politik, budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, hukum internasional akan berlaku bila diakui oleh negara yang berdaulat.
Dasar hukum kedaulatan atau legitimasi kedaulatan keluar dan kedalam ini dari sumber hukum nasonal yang juga ditambah dengan tertib hukum internasional yang diakui. Sumber hukum internasional berperan penting dalam pelaksanaan kedaulatan keluar.
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) statuta International Court of Justice yang menegaskan, bahwa dalam pengadilan internasional, perselisihan yang terjadi akan diputuskan berdasarkan konvensi internasional, baik yang khusus atau umum yang mengatur tentang negara peserta, serta kebiasaan internasional yang hadir sebagai bukti praktik umum.
Selain itu, terdapat pokok-pokok hukum yang diakui bangsa-bangsa, dan mengacu pada Pasal 59 terkait keputusan pengadilan untuk menentukan hukum.
Dalam konteks Republik Indonesia, kedaulatan keluar ini termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), di mana dalam salah satu paragraf menyatakan "Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
Selain itu, kedaulatan keluar Indonesia juga tercermin dari Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain". Kemudian, dalam Pasal 13 Ayat (1), menyatakan "Presiden mengangkat duta dan konsul".
Sekilas tentang Teori Kedaulatan
Secara sederhana, kedaulatan merupakan kemampuan suatu negara menerapkan aturan di wilayah teritorialnya. Dalam penerapannya, terdapat lima teori kedaulatan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
1. Teori Kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Tuhan mempercayakan Tuhan sebagai penguasa negara. Pada saat itu terdapat negara yang dipimpin oleh Paus karena merupakan pemimpin organisasi gereja. Kemudian ada organisasi kekuasaan Negara yang dipimpin oleh raja.
Keduanya percaya semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Namun, keduanya bergelut dengan permasalahan siapakah yang menjadi wakil Tuhan di dunia.
Oleh karena itulah, keduanya memegang teguh ideologi masing-masing yakni yang menjadi wakil Tuhan adalah Raja dan Paus dalam organisasi masing-masing.
Penerapannya pun dianggap bermasalah. Problematika yang muncul yakni seorang penguasa melegitimasi agama dan ketuhanan untuk mengaku bahwa perintahnya adalah dari Tuhan.
2. Teori Kedaulatan Raja
Teori kedaulatan raja menempatkan raja sebagai pemimpin mutlak suatu negara. Titah raja menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terkadang raja dapat sewenang-wenang dalam masa kepemimpinannya.
Ketika rakyat sadar bahwa raja tidak lagi melindunginya, muncullah teori kedaulatan rakyat lain yang memberikan jaminan rakyat membatasi kekuasaan raja.
3. Teori Kedaulatan Negara
Teori kedaulatan negara memberikan kedudukan negara sebagai kekuasaan tertinggi. Pelaku atau pemimpinnya adalah dapat berupa raja. Agar tak disalahgunakan, maka penguasa harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Landasan moral ini hadir sebagai pembatas.
4. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat artinya rakyat memegang kuasa penuh atas kedaulatan di negara tersebut. Teori ini menjadi cikal bakal konsep demokrasi.
5. Teori Kedaulatan Hukum
Teori kedaulatan hukum memiliki makna kekuasaan tertinggi berada pada hukum. Penguasa maupun rakyat harus tunduk pada hukum. Hukum yang tercipta di negara ini adalah kesadaran hukum masyarakat.
