Mengenal 12 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah akan melaksanakan salah satu layanan yang disebut dengan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan publik yang baik dan benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Agar memiliki standar dan pedoman, pelayanan publik diatur pada BAB XIII khususnya pada Pasal 344 hingga Pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah).
Pasal tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, tentu menarik untuk membahas asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasalnya, pelayanan publik harus memiliki pedoman dan masyarakat perlu memahami pentingnya asas penyelenggaraan tersebut agar memahami bahwa terdapat hak masyarakat dalam pelayanan publik.
Selain itu, selaras pada Pasal 345 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pad aasas-asas pelayanan publik. Tersebut. Untuk itu, berikut 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik beserta penjelasannya.
a. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus melaksanakannya dengan mendahulukan kesejahteraan umum yang bersifat aspiratif, akomodatif, dan selektif.
b. Asas Kepastian Hukum
Asas penyelenggaraan pelayanan publik berikutnya adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
c. Asas Kesamaan Hak
Asas kesamaan hak memiliki pengertian bahwa kekuasaan seseorang dalam berbuat sesuatu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sama dengan masyarakat lainnya.
d. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Asas penyelenggaraan pelayanan publik selanjutnya adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban. Asas ini menentukan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang dan setara. Penerapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Asas Keprofesionalan
Asas keprofesionalan dalam asas penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan asas yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah daerah harus mengutamakan kehalian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Asas Partisipatif
Asas partisipatif sebagai salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pelayaanan publik. Ini merupakan jalur untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tidak atau kurang memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
g. Asas Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif
Asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif sebagai asas penyelenggaraan pelayanan publik ini memiliki pengertian. Maksud dari asas ini adalah pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik harus memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, jenis kelamin, warna kulit, agama, ras, kelompok, golongan. Pemerintah daerah tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia.
h. Asas Keterbukaan
Asas penyelenggaraan pelayanan publik berikutnya merupakan asas keterbukaan. Asas ini merupakan asas yang berarti keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Informasi tersebut meliputi penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
i. Asas Akuntabilitas
Asas akuntabilitas menjadi salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat atau rakyat. Pasalnya, masyarakat atau rakyat tersebut adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan
Asas penyelenggaraan pelayanan publik berikutnya terkait dengan kelompok rentan. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas dan memberikan perlakuan khsusu bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan.
k. Asas Ketepatan Waktu
Asas ketepatan waktu yang menjadi salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik artinya pelayanan publik harus tepat waktu. Pelayanan publik harus dalam rentang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik terkait penerbitan maupun prosesnya, dan lain sebagainya.
l. Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan
Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang terakhir yakni asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Artinya, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah harus melaksanakan pelayanan yang cepat atau efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan akses maupun layanan apapun. Tak hanya itu, pelayanan publik tersebut juga harus mudah dijangkau dan tidak berbelit.
Demikian penjelasan lebih lanjut terkait 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dapat diketahui, pemerintah telah mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib berpedoman pada asas di atas. Asas di atas menjadi standar kualitas yang harus selalu diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
