Media Perlu Model Bisnis Inovatif Guna Hadapi Dominasi Platform Global

“Kemudian nanti yang akan dituntut adalah transparansi. Seberapa besar nilai berita yang diproduksi tersebut?,” ujarnya.

Regulasi Hak Cipta

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan akar masalah pers saat ini adalah ekosistem bisnis yang tidak setara dan dominatif. Dalam hal ini, platform misalnya menciptakan model bisnis di mana berita yang memperoleh klik tinggi akan mendapatkan kompensasi besar. Akibatnya banyak media tergoda membuat berita clickbait yang menurunkan kualitas jurnalisme.

“Dari sudut pandang pemerintah kami sepakat kalau pers memang sedang dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menerbitkan regulasi . Kementerian Kominfo misalnya, sudah memasukkan rancangan Peraturan Presiden tentang hak cipta publisher. Saat ini Usman menuturkan pihaknya sedang menanti respons Istana untuk memberikan izin prakarsa kepada Kemkominfo guna membahas draf regulasi lebih detil.

Usman menuturkan sebetulnya platform yang beroperasi di Indonesia sudah diatur lewat banyak regulasi. Mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai kesepakatan moderasi konten.

“Pers hanya diatur lewat undang-undang dan peraturan Dewan Pers karena kita ingin menjamin kebebasan pers. Hanya saja, pers diikat oleh kode etik yang mungkin tidak dimiliki oleh platform,” ujarnya.