Prabowo Sambangi Setneg, Teken Revisi UU Kelautan
“Terdapat irisan kewenangan antar lembaga di beberapa UU, khususnya terkait penegakan hukum pemberantasan kegiatan perikanan liar (illegal fishing),” seperti dilansir dari laman resmi Kemenkumham, Kamis (6/7).
Untuk diketahui, RUU Kelautan diperlukan untuk memberikan substansi pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. PP tersebut memperkuat wewenang Badan Keamanan Laut.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai keamanan laut merupakan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah dan DPR akan membahas revisi UU Kelautan.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada para pembantunya di bidang kelautan untuk memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang dimaksud adalah mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan nasional.
"Utamakan kepentingan bersama dalam penanganan keamanan menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial laut dalam tata kelola dan harus terkoordinasi dengan baik," kata Mahfud dalam seminar yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative dan Kemenkopolhukam, Rabu (5/7).
