Respons Istana soal Rencana PKS Ingin Membatalkan Proyek IKN

Muhamad Fajar Riyandanu
28 November 2023, 15:41
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

"UU IKN menjadi sesuatu yang menjadi pegangan bersama karena itu sudah sah, mempunyai legitimasi dan juga legalitas," ujar Ari.

Wacana mengenai upaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dimunculkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengumumkan akan menggagalkan pemindahan ibu kota negara bila menang Pemilu 2024.

PKS merupakan anggota Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Selain PKS, koalisi ini juga terdiri dari Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan bila mereka menang Pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap di Jakarta. Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan.

Dia menyatakan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.

"Menjadikan kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11).

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...