Mahfud MD: Tidak Mungkin Kabinet Tanpa Menteri dari Parpol

Lona Olavia
2 Desember 2023, 10:30
Mahfud MD: Tidak Mungkin Kabinet Tanpa Menteri dari Parpol
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wpa.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan paparan saat Seminar Kebangsaan di Universitas Buddhi Dharma (UBD), Kota Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023). Seminar yang dihadiri civitas akademika UBD tersebut menghadirkan Mahfud MD sebagai pembicara untuk berdiskusi tentang wawasan kebangsaan.

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, membentuk kabinet tanpa menyertakan menteri dari partai politik adalah hal yang tidak mungkin.

"Bisakah tidak merekrut orang partai untuk menjadi menteri? Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa, kalau itu diminta kepada saya, saya takluk, tidak bisa jadi presiden," kata Mahfud saat menghadiri Mukernas Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Mahfud mengatakan, partai politik adalah tempat pengaderan untuk melahirkan pemimpin nasional yang nantinya akan menduduki jabatan strategis mulai dari menteri hingga menjadi presiden.

"Kalau partai itu adalah tempat pengaderan, persemaian pemimpin nasional untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden ya dari menteri itu. Kalau tidak karena partai, tidak pilih jadi menteri bagaimana?," ujar Mahfud.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa sistem politik Indonesia sama dengan yang sebagian besar sistem di negara-negara di dunia, yang menterinya adalah kader partai.

Namun Mahfud berencana akan membentuk zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh tokoh yang kompeten dan berkualitas.

"Kita lihat dulu, saya perlu menteri keuangan, kualifikasinya ini, partai mana yang punya? sudah teruji belum? Kalau sudah, masuk. Jangan justru orang masuk, begitu masuk korupsi, baru enam bulan ditangkap," katanya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menambahkan pihak yang menjanjikan kabinet tanpa menteri dari partai adalah hal yang tidak mungkin dan bohong.

"Saya kira kalau nanti ada orang menjanjikan itu pasti bohong. Partai politik itu justru menurut konstitusi untuk kaderisasi, tidak boleh dilarang, tapi tidak harus masuk juga karena ada orang yang dari birokrasi," ucap ia.

Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...