TPN Ganjar Nilai Pembangian Bansos Jelang Pemilu Rawan Politisasi
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan agar pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah ditunda hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai. Todung beralasan hal itu diperlukan untuk meminimalisir anggapan lain yang membuntuti pembagian bansos.
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Todung mengatakan pemberian bansos oleh pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai berkaitan dengan kontestasi yang berlangsung jelang pemilu dan pemilihan presiden. Sebagai dampaknya bukan tidak mungkin pembagian bansos dapat menguntungkan paslon tertentu.
Menurut Todung hal lain berkaitan bansos itu perlu diperhatikan pemerintah untuk dipertimbangkan. "Seharusnya ya ada kebijaksanaan pemerintah tidak membuat kebijakan baru, tentang bansos, selama pemilu dan pilpres ini diselenggarakan. Agar pemerintah tidak dicurigai menguntungkan paslon tertentu," kata Todung.
Todung berharap, selama Pemilu 2024 tak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi pembagian bansos.Ia pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi mengenai pembagian bansos.
"Karena pada hakekatnya, Bansos itu adalah program pemerintah. Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu. Semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu. Bawaslu umumkan ya dan presiden juga mesti umumkan hal ini," kata Todung.
Potensi Berdampak pada Pemilih
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menyebut metode distribusi bansos dan BLT yang kerap dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo memberikan kesan penyaluran bansos sebagai pemberian individu. “Ini memang berdampak meningkatkan popularitas dan kesukaan publik terhadap pejabat tersebut," kata Hurriyah.
