PDIP Dukung Bansos Berlanjut, Minta Mensos Awasi Agar Tak Dipolitisasi
Pada kesempatan yang sama, Hasto menyinggung perihal politik uang. Menurutnya, hal itu termasuk dalam kejahatan demokrasi. "Mereka yang membagi-bagi dana dengan alasan menarik perhatian rakyat itu merupakan cara-cara instan," kata Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Program KTP sakti yang digagas pasangan Ganjar-Mahfud.
Ia mengatakan dalam KTP sakti itu mencakup instrumen keberpihakan pada masyarakat yang saat ini dicakup lewat sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, PKH, bansos, dan BLT.
Setiap tahun pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran puluhan sampai ratusan triliun rupiah untuk bansos. Nilainya meningkat pesat sejak 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda.
Sebelumnya, selama periode 2012-2018, realisasi belanja bansos berkisar antara Rp 49 triliun sampai Rp 97 triliun per tahun.
Mulai 2019, belanja bansos melampaui Rp 100 triliun. Lantas pada 2020, seiring dengan munculnya pandemi, belanja bansos melonjak hingga menembus Rp 200 triliun.
