Top News: Honor KPPS dan Anggaran TPS, Media Asing Soroti Jokowi
Dalam editorial, The Economist mengungkapkan janji Jokowi ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014.
“Jokowi meraih kekuasaan dengan janji menentang para elit yang mengatur negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sejak jatuhnya era diktator Soeharto pada 1998,” kata The Economist.
“Namun, alih-alih mengalahkan demokrasi, pialang kekuasaan, Jokowi justru ikut bergabung dengan mereka,” The Economist menambahkan.
The Economist menyebut Presiden Jokowi mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Media itu menarasikan Prabowo sebagai mantan jenderal dan menantu Soeharto, yang memiliki catatan tentang hak asasi manusia yang negatif, serta ambivalensi terhadap demokrasi.
4. Tanggapan Istana soal Sultan Diminta Jokowi Pertemukan dengan Megawati
Kalangan istana menanggapi pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai permintaan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, tak membantah pernyataan Sultan. Ari menyatakan inisiatif bisa datang dari mana saja.
"Inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja tapi yang paling penting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa pasti akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," kata Ari kepada wartawan, Selasa (13/2).
Dia menekankan pentingnya Presiden menjalin silaturahmi antar tokoh bangsa. "Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," kata Ari.
5. Cak Imin, JK dan Tiga Pakar Hukum Dilaporkan Terkait Dirty Vote
Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar dan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dengan film Dirty Vote. Tiga pakar hukum dan sutradara yang terlibat dalam film Dirty Vote juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.
Advokat Lingkar Nusantara melaporkan Muhaimin alias Cak Imin dan JK dengan dugaan pelanggaran Pemilu karena menyebarkan film dokumenter Dirty Vote produksi WatchDoc. Cak Imin mengunggah trailer film Dirty Vote di X atau Twitter pada Senin (12/2). Bersamaan dengan unggahannya, mencuit, “Ada yang sudah nonton?”
Perwakilan Advokat Lingkar Nusantara, Ahmad Fatoni, mengatakan unggahan Cak Imin itu pada saat memasuki masa tenang. "Itu masih dalam masa tenang. Masa tenang itu kan tiga hari pencoblosan,” kata Ahmad Fatoni di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/2).
Ahmad juga melaporkan pernyataan Jusuf Kalla bahwa film Dirty Vote baru menyampaikan 25 persen kecurangan dari kenyataannya.
Kata Ahmad, Jusuf Kalla seolah-olah ingin membangun narasi kecurangan itu lebih dari 25 persen dan ini disampaikan saat masa tenang.
Pernyataan dua politisi ini dianggap unsur kampanye terselubung.
“Di dalam film itu, kita duga juga banyak hal yang tendensius isinya, yaitu menyudutkan salah satu paslon. Meskipun di dalamnya juga ada paslon-paslon yang lain, tapi lebih spesifik ke paslon 02,” kata Ahmad.
