Strategi Jokowi Angkat AHY Demi Amankan Masa Transisi Prabowo-Gibran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejumlah pakar politik menilai langkah Jokowi ini untuk mengamankan masa transisi pemerintahan baru.
Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Jokowi memiliki kepentingan menjaga masa transisi berjalan lancar dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan baru. Berdasarkan hasil hitung cepat quick count, calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres 2024.
Jokowi membutuhkan semakin banyak partai yang mendukung pemerintahan di DPR. "Agar Jokowi soft landing di Oktober 2024, makanya menarik Demokrat menjadi merupakan sebuah keniscayaan untuk memperkuat barisan koalisi pemerintah," ujar Ujang kepada Katadata, Kamis (22/2).
Dengan bergabungnya Demokrat, kubu oposisi saat ini tinggal menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyatakan sebagai oposisi. Adapun NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di kubu lawan saat Pilpres, belum terang menyatakan sebagai oposisi.
"PDIP meski masih di dalam kabinet tapi belakangan ini sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dan selalu ada isu para menteri PDIP mundur, ini mengkhawatirkan Jokowi," kata Ujang.
Demokrat terdorong untuk menerima pinangan Jokowi karena mereka menjadi bagian dari anggota Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pencalonan Prabowo-Gibran di pemilihan presiden 2024.
Masuknya AHY ke dalam kabinet juga sebagai upaya untuk meredam isu pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Isu ini awalnya digulirkan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo, yang kemudian disambut Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
