Dugaan Jokowi Politisasi Bansos jadi Perdebatan dalam Sengketa Pilpres
Perdebatan mengenai pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengemuka dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.
Perdebatan muncul setelah kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Jokowi dihadirkan dalam persidangan MK. Menurut mereka, pengelolaan dana bansos diduga jadi salah satu motif kecurangan pemilu.
"Menurut kami, kalau mau tuntas ya harusnya hadirkan Presiden Jokowi.” kata Kuasa hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Rabu (3/4).
Kubu 03 juga membawa saksi yang dinilai mengetahui dugaan politisasi bansos. Seorang saksi yang dihadirkan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Dadan Aulia Rahman mengungkapkan terdapat purnawirawan TNI yang membagikan bansos sembako dengan gambar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun, saksi ahli yang dihadirkan kubu 03, Guru besar filsafat dan etika Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis menyoroti pembagian bansos oleh Jokowi yang dianggap menjadi bagian dari upaya pemenangan 02.
Dia mengibaratkan hal itu seperti seorang karyawan toko yang mengambil uang secara diam-diam di tempatnya. "Itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," kata Romo Magnis.
Kuasa hukum 01, Bambang Widjojanto juga mengusulkan pemanggilan Jokowi ke MK. Bambang menduga ada politisasi bansos yang mempenagruhi suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Karena penting sekali. Kalau memungkinkan, kami ingin MK memanggil (Jokowi),” ujar Bambang Widjojanto saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4).
Ekonom senior Faisal Basri, selaku ahli yang dihadirkan kubu 01 mengatakan pemerintah menggunakan bantuan sosial sebagai politik pork barrel alias gentong babi dalam Pemilu 2024.
