Canda Megawati ke Puan: Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketua Umum PDIP

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut Puan Maharani sebagai Ketua Umum PDIP dalam gurauannya saat menyampaikan pidato politik dalam Rakernas kelima yang dilaksanakan di Ancol, Jakarta pada Jumat (24/5).

Megawati bergurau mengenai Puan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering melancong keluar negeri untuk urusan pekerjaan.

“Jadi kalau beliau pamit, kemarin itu ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko? saya bilang, gantian lah sama saya. Saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum PDIP,” kata Megawati.

Megawati bercanda, bahwa dia juga ingin bepergian ke luar negeri seperti Puan. “Lho enak-enak saja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini. Terus keadannya gonjang ganjing tidak jelas,” ujarnya.

Sikap Politik PDIP 

Pada kesempatan tersebut, dia turut menyinggung soal sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

"Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan? tentu harus dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup," kata Megawati.

Oleh karena itu, PDIP akan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Hal ini yang menjadi bagian daripada skala prioritas di Rakernas V PDIP.

Dia melanjutkan, bahwa yang dipikirkan partai saat ini adalah terkait tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat bisa memperoleh perhatian serius.

“Perekonomian jangan dipersempit sebagai upaya mengundang investor. perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga terjangkau dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata dia.

Dia mengumpamakan, berdiri di atas kaki sendiri diartikan sebagai bangsa yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak hanya menengadahkan tangan kepada para investor luar.

“Saya bukan anti investor, tapi kerjakan dulu apa yang ada di dalam negeri. Jika tidak bisa, baru meminta bantuan kepada teman-teman dunia luar,” ujar Mega.

Perlu Adanya Check and Balance

Selain itu, dia menekankan adanya adanya saling kontrol dan seimbang atau check and balance. Sehingga, dalam demokrasi Indonesia diperlukan kontrol dan penyeimbang.

"Namun kita tidak juga menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan, hanya bedanya strategi dan cara antara kita dengan yan lainnya,” kata Megawati.

Mega mengaku, perjalanan politik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Sehingga demokrasi Indonesia memerlukan penompang dari masyarakat sipil serta pers yang handal.

Selain itu, diperlukan juga kebebasan yang terukur. “Bukannya bebas liberalisme, bebas terukur termaktub dalam Pancasila dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa,” ujarnya.

Tak hanya kebebesan yang terukur, menurut Megawati, demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan.