Massa Gelar Demonstrasi di Depan Istana, Minta Batalkan Kenaikan PPN jadi 12%

Ameidyo Daud Nasution
19 Desember 2024, 17:33
Demonstrasi menolak kenaikan PPN di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/12). Foto: Katadata/M Fajar Riyandanu
Katadata
Demonstrasi menolak kenaikan PPN di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/12). Foto: Katadata/M Fajar Riyandanu
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Ratusan orang memadati Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12), sore. Mereka adalah massa aksi yang menolak ketentuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025.

Mayoritas peserta aksi berasal dari masyawakat usia muda atau kelompok Generasi Z lintas profesi. Beberapa di antara mereka berprofesi sebagai karyawan agensi hingga para pekerja lepas.

Kelompok massa aksi juga berasal dari mahasiswa, pencinta anime Jepang (Wibu) hingga penggemar Kpop atau budaya Korea atau K-popers. Jumlah massa yang hadir sekitar 150-200 orang. 

Massa yang hadir dalam kegiatan ini mengaku mendapat informasi dari media sosial maupun ajak petisi tolak kenaikan PPN yang dipelopori oleh akun 'Bareng Warga' sejak 19 November 2024 melalui platform Change.org. https://chng.it/2Wqbmmj624.

Hingga Kamis (19/12) pukul 16.10 WIB, petisi itu sudah mendapat dukungan sebanyak 120.354 tanda tangan digital. Petisi itu juga menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 menyebutkan angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 juta orang.

Perwakilan paguyuban 'Bareng Warga', Risyad Azhari (Icad) menganggap langkah pemerintah untuk kenaikan PPN tahun depan cenderung dipaksakan. Dia  berharap pemerintah dapat membatalkan kenaikan PPN tahun depan.

"Kenaikan PPN tidak revelan jika dilihat dari kondisi ekonomi warga saat ini. Kita tahu bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia menurun. Rontok," kata Icad saat ditemui di lokasi.

Icad juga mengkritik langkah pemerintah menyalurkan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus kenaikan PPN. Salah satu aturan yang ia kritik adalah paket stimulus ekonomi untuk rumah tangga.

Paket tersebut meliputi bantuan pangan atau beras, PPN Ditanggung Pemerintah atau DTP sebesar 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak curah atau Minyakita, hingga diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya hingga 2.200 VA.

"PPN 12% untuk khusus barang mewah itu hanya pengaburan saja. Mana mungkin pasokan Minyakita bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat? Diksi barang mewah, premium ini hanya memelintir," ujar Icad.

Mau Bahagia Kena Pajak Juga

Anggota Komunitas Low Spender WOS, gim online Without Survival, Mirai juga mengeluhkan kenaikan PPN 12% tahun depan. Perempuan 29 tahun ini mengatakan kenaikan PPN 12% dapat memengaruhi kesenangan dirinya dalam bermain gim online Without Survival.

Mirai mengatakan kerap mengeluarkan uang Rp 79 ribu untuk melakukan satu kali top up gim online Without Survival. Hasil top up itu nantinya bakal digunakan Mirai sebagai alat tukar untuk membeli sejumlah item atau produk premium tertentu di gim online Without Survival.

"Kalau PPN naik, sudah pasti nilai sekali top up lebih dari Rp 79 ribu. Saya mau healing dan bahagia saja kena pajak," kata Mirai.

Mirai mengatakan dirinya memeroleh gaji Rp10 juta per bulan dari profesinya sebagai karyawan agensi. Namun, menurutnya, dengan upah tersebut pendapatannya masih kurang untuyk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini karena Mirai merupakan individu generasi sandwich yang bertanggung jawab untuk merawat dua generasi sekaligus, yakni orang tua mereka dan keluarga intinya. Dia mengaku rela mengajukan cuti untuk ikut dalam aksi hari ini.

"Saya tahu info aksi dari Twitter. Saya ajukan cutiuntuk aksi, menyuarakan keluhan," ujar Mirai.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...