Pemerintah Periksa Izin 20 Juta Hektare Lahan Perkebunan Sawit
Begitu juga untuk petani rakyat yang kebun sawitnya berpotensi masuk ke dalam kawasan hutan. Verifikasi pemerintah menentukan pengembalian kebun menjadi hutan atau persetujuan untuk penggunaannya.
Nantinya, pemerintah akan memberikan sertifikat kepada petani atas persetujuan penggunaan lahan. Jika tidak, petani bakal mendapatkan tempat baru untuk tanaman perkebunan di lokasi yang tak melanggar aturan.
Oleh karenanya, menurut Bambang ada kemungkinan penambahan atau pengurangan data izin dari 14,03 juta hektare. "Jadi jangan kaget kalau ada tambahan lahan baru, itu bukan perluasan tetapi izin hasil verifikasi," katanya.
(Baca juga: Beda dengan RI, Amerika Batasi Biodiesel Maksimal 20%)
Meski demikian dia menekankan pemerintah tetap tak akan memperluas kebun sawit. Setelah pendataan selesai, upaya untuk meningkatkan produksi akan diarahkan dengan peningkatan produktivitas dengan intensifikasi pertanian baik melalui kemitraan antara pengusaha dan petani rakyat. Selain itu, pemerintah terus menggalakkan peremajaan perkebunan sawit supaya produktivitasnya meningkat.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mendukung pendataan perkebunan kelapa sawit untuk petani dan pengusaha. Namun, pemerintah harus memberikan definisi yang jelas untuk persyaratan izin persetujuan untuk pelepasan lahan.
SPKS mengungkapkan pembinaan dan pemberdayaan petani serta pendanaan dari pemerintah harus tepat untuk petani yang sudah terdaftar. "Kami harap pemerintah memberikan sertifikat gratis kepada petani perkebunan rakyat dan solusi yang baik bagi yang masuk ke dalam kawasan hutan," ujar Darto.
Dia menjelaskan, legalitas yang penuh untuk perkebunan kelapa sawit bakal memudahkan petani untuk menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain itu, pendataan untuk peremajaan sawit juga semakin mudah untuk meningkatkan produktivitas.
Sementara itu, Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyebut moratorium sawit berdampak positif untuk produk kelapa sawit Indonesia. Sebab, masih banyak perusahaan besar yang melakukan eksploitasi hutan dan tenaga kerja.
Greenpeace juga ingin terus memantau perkebunan kelapa sawit Indonesia supaya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. "Komitmen pemerintah untuk sawit berkelanjutan sangat baik, kami ingin ikut dalam perubahan yang fundamental," kata Leonard.
