Produksi Surplus, BPS Jelaskan Alasan Pemerintah Masih Impor Beras

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan dibalik keputusan impor beras sebesar 2 juta ton yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog, meski data produksi beras dalam menunjukan ada surplus sebesar 2,85 juta ton.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan,  meski beras dalam posisi surplus, dia memiliki sejumlah catatan terkait ketersediaannya yang menyebar di masyarakat, sehingga sulit dikelola langsung oleh pemerintah. "Pengelolaan beras yang bisa dilakukan pemerintah hanya yang berada di Bulog," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu (24/10).

Mengacu pada Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) tahun 2015 tentang rincian penyebaran beras  nasional menunjukan bahwa sebanyak 44% sebaran beras berada di rumah tangga produsen dan hanya  3% di rumah tangga konsumen. Adapun sebagian besar sisanya tersebar di penggilingan, hotel dan restoran, serta Bulog.

(Baca: Menko Darmin: Data Beras BPS Hilangkan Perdebatan Soal Impor)

Masih menurut survei tersebut, jumlah rumah tangga produsen secara nasional ada 14,1 juta rumah tangga. Alhasil, penyebaran beras per tahun untuk 1,25 juta ton rumah tangga produsen hanya terdapat surplus 7,5 kilogram per bulan.

Bulog yang memiliki pasokan tidak sampai 10% dalam total produksi pun menjadi andalan pemerintah dalam kegiatan intervensi pasokan. Terlebih situasi beras pada Oktober, November, Desember, dan Januari yang berada posisi defisit. "Situasi beras mengkhawatirkan sehingga terjawab mengapa keputusan impor ditetapkan," ujar Suhariyanto.

BPS mencatat potensi produksi beras kuartal IV 2018 hanya akan mencapai 3,94 juta ton dengan perkiraan konsumsi sebanyak 7,45 juta ton. Sehingga, BPS menduga akan ada defisit neraca beras sebesar 3,51 juta ton pada tiga bulan terakhir 2018.

 (Baca juga: Data Produksi Beras Tak Akurat Sejak 1997, Jokowi Kini Andalkan BPS)

Secara rinci dia mencatat, luas panen pada Oktober sebesar 527 ribu ton dengan produksi beras 1,52 juta ton; luas panen pada November 410 ribu hektare dengan produksi 1,20 juta ton; serta luas panen Desember 431 ribu ton dengan produksi 1,22 juta ton.

Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar berharap sinergi terus dilakukan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tepat guna. "Kami berharap untuk sinergi supaya dapat informasi yang akurat," kata Bachtiar.

 (Baca juga: Metode Baru BPS Ungkap Neraca Beras Kuartal IV Berpotensi Defisit)