Lahan Tani Terus Menyusut, Himpunan Tani Minta Dukungan Pemerintah

Dia mencatat, sebanyak 62% petani tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pendapatan yang rendah. “Ketentuan harga dan keberlanjutan petani tergantung kebijakan pemerintah,” ujar Agus.

Oleh karenanya,  dia meminta supaya pemerintah memperhatikan kelembagaan petani di beberapa daerah. Intensifikasi dengan peningkatan produktivitas pertanian menurutnya diperlukan seiring jumlah lahan yang berkurang.

(Baca juga: Daya Beli Petani Turun 0,37% Sepanjang Juli 2018)

Fokus pembangunan kawasan pertanian sudah  dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan Kolaka Timur telah ditetapkan sebagai proyek percontohan pengembangan kakao berbasis korporasi.

“Petani nanti diharapkan tidak hanya memproduksi, tapi juga mampu menciptakan produk akhir serta hingga memasarkan kakao sendiri,” kata Bambang dalam keterangan resmi dari Sulawesi Tenggara, kemarin.

Dia mengatakan, pembangunan pertanian berbasis korporasi di Kolaka Timur masih memerlukan masukan dari berbagai pihak. Sebab dalam membentuk korporasi tani,  memerlukan sinergi antara petani, pemerintah daerah, pusat, serta universitas dan lembaga riset.

Dia menyatakan, saat ini sudah dibentuk sekitar 22 Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera di Kolaka Timur. Lembaga tersenut akan menjadi wadah petani dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tani.