Jokowi Bakal Bentuk Badan Pengembangan Lumbung Pangan Nasional
Pemerintah tengah serius menggarap masalah pangan. Hal ini sekaligus merespons peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19. Terlebih, pergantian musim dinilai tidak bisa diprediksi.
Ke depan, Mantan Walikota Solo itu berharap Indonesia tidak ada kekurangan pasokan pangan. "Akan dipasok dari sini entah padi, singkong, jagung, cabai, semua dimanajemen," kata Jokowi.
Proyek food estate di kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.
(Baca: Didampingi Prabowo, Jokowi Tinjau Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan)
"Target nya proyek lumbung pangan ini dapat ditanami pada musim kedua, yakni mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini dengan tahap awal seluas 28.321 ha. 8.747 ha di kawasan eks pengembangan lahan gambut (PLG) dan 19.574 ha di luar kawasan eks PLG. Terdiri dari 19.103 ha lahan yang sudah memiliki irigasi yang baik sedangkan 9.218 ha perlu perbaikan irigasi.
Khusus untuk peningkatan irigasi, dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.
