Pemerintah Akan Panggil Pihak Swasta yang Menghambat Proyek MRT

10 Oktober 2017, 12:13

Arief Kamaludin|KATADATA

Para pekerja menurunkan panel sekmen penutup badan terowongan bawah tanah, yang merupakan bagian dari proyek pembangunan kereta massal atau Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (14/12).

MRT Jakarta menargetkan untuk pembangunan proyek MRT fase kedua dapat segera dimulai pada akhir tahun 2018 mendatang. Saat ini prosesnya masih berada di tangan pemerintah untuk memastikan besaran tanggungan pinjaman yang perlu dibayarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pinjamannya, pertama Rp 2,5 triliun untuk menyelesaikan fase I, lalu Rp 22,5 triliun untuk fase II," kata William. (Baca: MRT Jakarta Ajukan Proposal sebagai Pengelola Utama Kawasan Stasiun)

Dia juga mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah memberi arahan agar pembangunan rute MRT berikutnya dapat menggunakan alternatif pembiayaan lain dan bukan pinjaman. Skema yang diambil, bisa saja bekerja sama secara business to business (B to B) dengan banyak pihak.

Saat ini progres pembangunan infrastruktur transportasi MRT untuk fase I sudah mencapai 80,5%. Targetnya hingga akhir tahun ini bisa selesai 90%.

Sebelumnya Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvi Halim mengatakan, bila sengketa lahan di Haji Nawi tak kunjung selesai, kemungkinan stasiun ini tidak dapat beroperasi pada saat MRT diresmikan. "Sehingga pada Maret 2019 kalau lahan masih bermasalah, kereta bisa bawa, tapi tidak berhenti di Stasiun Haji Nawi," kata Silvi beberapa waktu lalu.

Halaman: