Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Naik 8 Kali Jadi Rp 4.500 Triliun

Ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai Rp 4.500 triliun pada 2030. Namun, pemerintah mengkhawatirkan literasi keuangan yang masih rendah.
Desy Setyowati
13 Desember 2021, 11:22
ekonomi digital, fintech, startup
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Warga mengamati aplikasi-aplikasi startup yang dapat diunduh melalui telepon pintar di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan, ekonomi digital tumbuh delapan kali lipat dari sekitar Rp 600 triliun saat ini menjadi Rp 4.500 triliun pada 2030. Pemerintah pun berfokus mendorong inklusi keuangan, khususnya melalui platform digital.

Perkiraan tersebut selaras dengan data Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2021. Mereka memperkirakan, nilai ekonomi digital Indonesia US$ 70 miliar atau Rp 997 triliun tahun ini.

Nilainya diprediksi melonjak menjadi US$ 146 miliar atau sekitar Rp 2.080 triliun pada 2025. Lalu naik lagi menjadi US$ 330 miliar atau setara Rp 4.736 triliun pada 2030.

Prediksi transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara
Prediksi transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara (Google, Temasek, dan Bain & Company)
Prediksi ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2030
Prediksi ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2030 (Google, Temasek, dan Bain & Company)

 

Advertisement

Sejalan dengan proyeksi ekonomi digital tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai bahwa pemerintah perlu menggencarkan literasi, khususnya di bidang keuangan. Selain itu, membuat kebijakan yang afirmatif guna mendorong peningkatan model bisnis.

“Kami ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ma’ruf Amin dalam acara The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, dikutip dari keterangan pers, Senin (13/12).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan mengklaim, tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia berada pada indikator yang sangat baik. Namun, belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, indeks literasi keuangan Indonesia baru 30,03%. Sedangkan indeks inklusi keuangan 76,19%.

“Angka ini berbanding jauh dari Singapura 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%,” kata dia.

Luhut menjelaskan, tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Sebab, masyarakat tidak memahami fungsi dan risiko meski  memiliki akses keuangan.

Menurutnya, peningkatan literasi menjadi kunci. Ini supaya tingkat inklusi atau akses keuangan yang tinggi bisa digunakan maksimal untuk mendorong produktivitas.

Permaisuri Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti menyampaikan, pemerintah berperan penting dalam mengembangkan visi untuk masa depan digital. Ini termasuk mengidentifikasi tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Memberikan infrastruktur yang terstandardisasi akan sangat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya yang telah dilakukan di Indonesia dengan inovasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” kata Queen Maxima.

Namun dia juga mengingatkan pelaku teknologi finansial (fintech) di Indonesia berhati-hati seiring semakin majunya inovasi teknologi. “Misalnya, dengan kehadiran superapp, akan makin meningkatkan celah risiko,” ujar dia.

Ia mengimbau para pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan keuangan digital guna memitigasi risiko yang ada. “Antisipasi terhadap risiko ini dapat dilakukan dengan kolaborasi erat bersama asosiasi-asosiasi yang kuat,” katanya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait