Sambut Aturan IMEI, Bukalapak dkk Dukung Aturan Pemerintah

(Baca: Tangkal Ponsel Ilegal, Kemendag Ikut Perketat Pengawasan IMEI)

Head of Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan, untuk menangkal ponsel ilegal di platform-nya, perusahaan memiliki divisi kontrol kualitas (QC) . Tujuannya, untuk memastikan semua barang yang dijual sesuai standar di Indonesia. "Tentu dalam eksekusinya masih ada ketidaksempurnaan. Namun, itu pun sudah ada mekanisme khusus penanganannya," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyebutkan sekitar 20% ponsel yang beredar di Indonesia merupakan ilegal (black market) dan berkualitas rendah yang diperbarui (refurbished). APSI memperkirakan, kerugian bagi industri akibat peredaran ponsel ilegal ini mencapai Rp 20 triliun.

Ketua APSI Hasan Aula menyebutkan, rerata 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Maka, ada sekitar 10 juta yang merupakan ponsel ilegal. Bila harga ponsel itu sekitar Rp 2 juta, maka ponsel ilegal yang terjual nilainya mencapai Rp 20 triliun.

Hal  ini bisa merugikan negara. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari ponsel ilegal tersebut. “Total pajak yang hilang sekitar Rp 2 triliun-Rp 3 triliun. Kalau dilihat dari segi volume dan nilai atas ponsel ilegal yang beredar, pemerintah kehilangan pajak,” katanya kepada Katadata.co.id pada Jumat lalu.

Karena itu, ia pun mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberlakukan aturan tentang International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Agustus 2019.  “Salah satu cara untuk bisa mencegah (ponsel ilegal) adalah pengawasan IMEI,” kata dia.

(Baca: Kominfo Pastikan Aturan IMEI Tak Langgar Privasi Data Pengguna)