Pengusaha e-Commerce Minta Penjual di Media Sosial Ikut Kena Pajak
Apalagi, berdasarkan survei yang idEA lakukan terhadap 1.800 responden di 11 kota, sebanyak 64% berdagang melalui media sosial. Hanya 16% yang berjualan melalui marketplace. Lalu sebanyak 7% berjualan menggunakan website milik sendiri. Sebanyak 12% belum berjualan secara online dan 6% berdagang dengan cara lain.
Ia juga mengaku, sudah mengusulkan kepada BKF dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar pedagang di media sosial diwajibkan juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) virtual. Berdasarkan diskusi yang ia lakukan bersama pemerintah, kewajiban NPWP ini baru akan diterapkan untuk marketplace saja. "Usulan yang lebih komprehensif akan kami diskusikan lagi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak," ujar dia.
(Baca: Google: Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp 1.095 Triliun pada 2025)
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memang tidak secara spesifik menjelaskan sudah ada atau belum skema pemungutan pajak atas transaksi di media sosial. Namun ia menegaskan, seluruh wajib pajak termasuk pedagang di media sosial harus membayar pajak. Kewajiban itu dilakukan secara self assesment, yang mana pedagang mengisi sendiri formulir pajaknya dan melaporkannya.
Menurutnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Online akan terbit dalam waktu dekat. "Penjual ataupun pembeli tetap perlu taat Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kalau wajib pajaknya usaha kecil atau non Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetap berlaku ketentuan sebagaimana yang ada. Tidak ada pajak baru," kata dia.
