Diklaim Kurangi Korupsi, E-Commerce B2B Diramal Tren di Kementerian
Sejumlah negara di Uni Eropa juga menerapkan layanan ini di setiap kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan meminimalkan terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi.
“E-commerce atau e-procurement ini sesuatunya bisa dilacak dan dokumennya bisa diakses secara online. Ke depan, seharusnya pemerintah Indonesia mengarah ke sana," ujar dia.
Hal senada juga sempat disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jawa Barat Ika Mardiah. "Korupsi procurement paling banyak di sektor konstruksi karena lebih kompleks dan prosesnya dilakukan dengan cara tender," kata dia, pada 2018 lalu.
(Baca: Mbizmarket, E-Commerce B2B untuk Pengadaan Barang Perusahaan)
Selain itu, berdasarkan kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, jumlah terpidana korupsi di sektor swasta mencapai 670 orang atau 26,3% dari total sepanjang 2001-2015. Oleh karena itu, ia sepakat bahwa layanan e-procurement menjadi solusi untuk mengurangi korupsi.
Salah satu lembaga yang menerapkan e-procurement yakni Bank Indonesia (BI). Bank sentral berhasil melakukan efisiensi Rp 640,3 miliar atau 8,1% atas pengadaan barang/jasa yang mencapai Rp 7.226,9 miliar pada tahun lalu.
BI menerapkan aplikasi ERP e-procurement, pengembangan basis data harga dan dashboard pengadaan barang dan jasa. (Baca: Sasar Pemerintah dan Korporasi, Lini Bisnis Bukalapak Ini Tumbuh 400%)
Dari sisi bisnis, e-commerce B2B terkait e-procurement juga potensial. Laporan McKinsey & Co menunjukkan, potensi e-procurement di Indonesia mencapai US$ 125 miliar pada 2025.
Estimasi itu terdiri dari global corporate services US$ 18 miliar, B2B marketplace US$ 76 miliar, dan B2B services US$ 36 miliar. Di Indonesia juga ada beberapa penyedia layanan e-procurement, sebagaimana terlihat pada Infografik berikut:
