Standardisasi Bunga Fintech agar Nasabah Tak Terbelit Kredit
Sementara itu, Ketua Bidang Pinjaman Cash Loan Aftech Sunu Widyatmoko menyampaikan, transparansi ini penting untuk menghindari predatory lending atau penawaran pinjaman yang menjerumuskan peminjam dalam jeratan utang. Maka, setiap fintech wajib mencantumkan bunga dan denda di setiap situs ataupun aplikasi masing-masing.
"Kami tidak mau ada fintech terapkan bunga dan denda yang tidam transparan di depan," kata dia. "Kami hindari denda seenaknya, yang bertingkat dan berjenjang. Kami larang juga bunga berbunga. Bunga itu harus atas principle."
(Baca: Disebut Rentenir, Berapa Bunga Kredit Fintech?)
Penyelenggara fintech juga wajib mencantumkan alamat, email, dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah. Kebijakan ini pun diatur di dalam kode perilaku (code of conduct) layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) yang dirilis dua pekan lalu. Dengan demikian, ia optimistis industri ini bakal berkembang secara sehat.
Dewan Penasihat Aftech Rahmat Waluyanto menambahkan, perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Maka, harus ada antisipasi penyalahgunaan lewat teknologi ataupun banyaknya peminjam yang kesulitan membayar utang. "Hal lain yang perlu dipikirkan Aftech, bagaimana pengurus secara cepat dan tepat (menyikapi) apa yang terjadi di industri," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, fintech harus transparan, efisien, dan ada jaminan. Ketiga hal itu secara rutin akan ditinjau oleh OJK. "Apa betul efisien, lebih murah, dan tidak ada abusing pricing. Kalau ada yang melanggar itu nanti kami panggil," ujarnya.
