Facebook Mulai Dekati Biden terkait Virus Corona dan Perubahan Iklim
Ia menuduh Facebook menyebarkan disinformasi selama pemilu yang menguntungkan Trump. "Merobek-robek tatanan demokrasi kita di hari-hari berikutnya," kata Russo.
Biden pun mendesak Facebook pada awal tahun untuk menindak informasi salah dan mengubah kebijakan terkait pemeriksaan fakta iklan politik. “Biden memiliki pandangan yang jelas tentang beberapa ‘kerusakan’ yang dilakukan Facebook terhadap masyarakat,” kata pengacara dan CEO Common Sense Media Jim Steyer.
Biden berencana mencabut Section 230 dalam Communications Decency Act (CDA) 1996. Pasal ini menyebutkan bahwa semua unggahan di media sosial merupakan tanggung jawab pengguna.
Pasal itu melindungi platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain Biden, Trump sempat berencana menghilangkan pasal ini.
"Harus segera dicabut,” kata Biden dikutip dari CNN Internasional pada awal November lalu (5/11). “Menyebarkan kebohongan yang mereka ketahui palsu, dan kami harus menetapkan standar yang mirip dengan Eropa terkait privasi."
Partai Demokrat yang menyokong Biden juga mendorong reformasi UU Anti-monopoli di sektor teknologi. Subkomite Kehakiman Kongres AS merilis laporan terkait dugaan praktik monopoli oleh raksasa teknologi. Laporan ini merupakan hasil penyelidikan selama 16 bulan.
Laporan itu memerinci praktik monopoli dan perilaku antikompetitif yang diduga dilakukan oleh Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Keempat perusahaan dinilai menggunakan kekuatannya untuk mengekstraksi konsesi dan mendikte persyaratan kepada pesaing.
Laporan itu juga menjelaskan bahwa raksasa teknologi secara agresif mempertahankan dominasinya melalui akuisisi, praktik antikompetitif, mengumpulkan data pengguna, dan memanfaatkan penguasaan pasar yang ada.
Keempatnya juga mulai berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di pasar negara berkembang. Ini dinilai bertujuan mengontrol perkembangan teknologi masa depan.
Facebook sendiri diduga memonopoli industri penyedia platform media sosial. Perusahaan mengakuisisi aplikasi media sosial, Instagram dan percakapan, WhatsApp.
Meski begitu, Direktur Kebijakan Publik Facebook Brian Rice mengatakan bahwa perusahaan telah mempelajari beberapa pemerintahan baik dipimpin oleh Partai Demokrat maupun Republik. "Kami tidak peduli partai mana yang bertanggung jawab atas cabang pemerintahan mana, selalu ada peluang untuk bekerja sama," ujarnya.
