Penyebab RI Gagal Merdeka Sinyal di Mata DPR dan Tokoh Telekomunikasi
(Baca: Palapa Ring Dibangun, Pemprov Papua Barat Masih Mengeluhkan Internet)
“Over investment itu juga menyebabkan over lapp dan inefisiensi dan itu bisa saling membunuh industri ini,” ujar Alamsyah. Sehingga, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) perlu memperkuat pengawasan terkait anggaran infrastruktur tersebut.
Sementara itu, Ketua Bidang Infrastuktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika (Mastel) Nonot Harsono mengatakan bahwa Indonesia perlu mengharmonisasikan antarrencana kerja dalam pembangunan tol langit. “Salah satunya, tugas utama BAKTI adalah mengharmonisasikan para operator agar wilayah komersial dan USO bisa tergelar bersamaan sesuai mekanismenya,” ujar Nonot.
Karena itu, kata dia, perlu peninjauan over investment terhadap BAKTI. Apalagi jumlah gelaran kabel optik di Indonesia tidak dibatasi. Yang kemudian terjadi, semua perusahaan membangunnya sehingga terjadi over supply. Padahal satu atau dua fiber optik bisa dipakai bersama-sama.
(Baca: Gangguan Internet di Sejumlah Lokasi, Kominfo: Ada Penggantian Alat)
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pesimistis Indonesia bisa merdeka sinyal tahun ini. Penyebabnya, infrastruktur telekomunikasi belum dapat menjangkau semua kecamatan dan desa di seluruh Indonesia. “Merdeka sinyal diartikan semua wilayah Tanah Air dan menjangkau seluruh rakyat. Tidak mungkin di tahun ini,” kata Johnny Plate di Gedung DPR, Rabu (5/2).
Padahal, Menteri Kominfo sebelumnya, Rudiantara, menargetkan seluruh masyarakat Indonesia menikmati layanan telekomunikasi pada 2020. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membangun infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS), fiber optik, Palapa Ring hingga satelit. Hal itu untuk menyediakan akses telekomunikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terbelakang (3T).
