Menkominfo Usul Pasal Kedaulatan Data di RUU Perlindungan Data Pribadi
"Setelah rapat dengan Menkominfo, hal-hal yang sudah dimintakan Kemendagri dan Kejagung sudah diputuskan. Tinggal redaksional saja, sudah oke," kata dia.
(Baca: Menkominfo Minta Google Buat Pusat Data Terintegrasi dengan Pemerintah)
Setelah redaksional draf rampung, Kemenkominfo siap untuk mengajukan RUU perlindungan data pribadi itu ke DPR. Pihaknya menargetkan draf RUU tersebut masuk paling lambat ke DPR pada pekan ketiga Desember.
RUU PDP sebenarnya sudah dibahas sejak 2012 lalu. RUU ini mengatur tentang definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi hingga sanksi.
Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan itu berupa administratif seperti penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, pemusnahan, ganti rugi, dan/atau denda.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengaku, kendala yang dihadapi jajarannya dalam membahas RUU PDP yaitu banyaknya regulasi yang sama terkait data pribadi. "Ada 32 regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga tidak mudah menyatukannya. Definisinya kami samakan dulu yang tadi tercecer," jelas dia.
