Revisi PP, Facebook dan Google Terancam Diblokir jika Tak Bayar Pajak
Dalam mendorong pajak digital, ia mengatakan bahwa Kominfo bersinergi dengan Kemenkeu. Meskipun aturan mengenai pajak digital ada di kementerian tersebut, namun kebijakan mengenai perusahaan digital ada di ranah Kominfo.
(Baca: Dirjen Pajak Ungkap Tiga Tantangan Memajaki Perusahaan Digital)
Semuel melanjutkan, nantinya dua kementerian itu akan saling bersinergi soal data-data transaksi perusahaan untuk memastikan perusahaan digital selalu membayar pajak. "Mekanisme ini sedang kami persiapkan sembari menunggu draft revisi aturan (diresmikan)," ujarnya.
Adapun Revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 sudah dikaji Kominfo sejak 2018 lalu. Draft aturan itu sudah ada di Sekretariat Negara sejak 16 Agustus 2019. Semuel optimistis aturan itu dirilis sebelum pergantian pemerintahan atau pada Oktober nanti. “Sekarang sedang disirkulasi. Proses sirkulasi 30 hari sejak diterima,” ujar Semuel di kantornya, Jumat (6/9) lalu.
Sebelumnya, pemerintah memproyeksi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor digital, seperti Google dan Facebook dapat mencapai Rp 27 triliun pada 2025. Rencananya, pajak atas perdagangan elektronik akan menjadi salah satu poin yang diatur dalam rancangan undang-undang (RUU) perpajakan.
(Baca: Belum Ada Konsensus Global Bisa Hambat Pengejaran Pajak Google Cs)
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan pengaturan pajak di sektor digital penting lantaran total konsumsi jasa dan barang tak berwujud dari luar negeri terus meningkat. Pada 2018, angkanya bahkan mencapai Rp 93 triliun.
"Pada 2025, nilai konsumsi ini bisa mencapai Rp 277 triliun, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya Rp 27 triliun," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (5/9).
