Pemerintah Desak Medsos dan Perusahaan Digital Saring Berita Hoax

Meski begitu, Rudiantara mengaku pihaknya tidak akan melakukan pendekatan kekuasaan untuk memaksa kedua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini menyaring isu negatif dan hoax. "Pendekatannya bisnis dong. Ini kan kita tahu kalau mereka satu hari tidak beroperasi, satu hari pendapatan iklannya berapa. Jadi, jangan pendekatan kekuasaan," ujarnya. (Baca: Jerman Akan Denda Facebook Rp 7 Miliar per Satu Berita Hoax)

Menurutnya pemerintah bisa saja membatasi layanan iklan di aplikasi atau situs yang masih memuat berita negatif atau hoax. Bahkan pemerintah juga bisa memblokir situs atau aplikasi, seperti yang dilakukan pada Bigo dan ratusan situs lainnya. Pemblokiran ini, kata Rudiantara, merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan pemerintah.

Terkait dengan beberapa yang telah diblokir, Rudiantara memastikan hal ini tidak berdasarkan basis agama tertentu. Seluruh situs yang memuat konten yang bertentangan dengan regulasi seperti ucapan kebencian (hate speech), pornografi, ataupun kekerasan terhadap anak dipastikan akan diblokir oleh Rudiantara.

"Jadi kalau itu dikatakan, bahwa itu hanya berkaitan dengan agama tertentu, ya tidak. Yang bukan agama Islam juga saya blok. Saya punya buktinya," ujar Rudiantara. (Baca: Situs Berita Hoax, Mesin Pencetak Uang dan Kegaduhan)

Masyarakat pun diminta untuk terus berhati-hati menyikapi berita yang berbau hoax. Rudiantara mengatakan pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya situs www.turnbackhoax.id yang dikelola oleh Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo). Situs ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui informasi seputar isu hoax dan situs-situs penyebar hoax.

(Baca: Libatkan Tokoh dan Pegiat Medsos, Gerakan Anti Hoax Meluas)