Pro Kontra soal Wacana Tarif Ojek Online Diatur Gubernur
Sedangkan Kemenhub nantinya hanya menetapkan formula atas biaya jasa tarif ojek online.
Namun, selama masa transisi perubahan kebijakan, maka tarif ojek online masih mengikuti ketentuan sebelumnya yakni Permenhub Nomor 12 tahun 2019.
Sedangkan poin perubahan kebijakan yang tengah dikaji sebagai berikut:
Pasal 11 berisi:
- Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri
- Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
Pasal 13: Menteri melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai formula dan pedoman perhitungan biaya jasa.
Penyesuaian aturan yang baru, yakni:
Pasal 11
- Formula perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah;
- Besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi
Pasal 13
- Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- Gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah
Selain itu, menambahkan Pasal 20 ayat a tentang peralihan. Isinya sebagai berikut:
Besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.
