Demo Taksi Online dan Ojol di Daerah: Aplikator Tak Ikuti Aturan Tarif
Para pengemudi ojol juga meminta Pemprov Sumatera Utara menindak aplikator yang tidak memberi jaminan keselamatan kerja para pengemudi ojol.
Demo Ojol di Jember
Ribuan pengemudi taksi online dan ojek online alias ojol yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu atau FKJOB menggelar demo pada Oktober tahun lalu.
"Selama ini tarif yang diberlakukan masih tergantung pihak aplikator, padahal tarifnya jauh di bawah yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada," kata Ketua FKJOB Dedi Novianto di Jember, pada Oktober 2023.
Taksi online dan ojek online alias ojol diatur dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur dan SK Gubernur Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan Biaya Jasa Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
SK itu mengatur berbagai hal terkait taksi dan ojek online alias ojol, mulai dari tarif, ketentuan operasional hingga perlindungan bagi pengemudi. Namun FKJOB menilai aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive belum mengikuti aturan di Jember tersebut.
Alhasil, tarif taksi online dan ojek online alias ojol dinilai masih rendah atau bahkan tak mencukupi untuk memenuhi operasional seperti pembelian BBM.
"Kami minta Bupati Jember Hendy Siswanto membuat SK bupati dan penegakan hukum, serta segera merealisasikan SK Gubernur yang diterbitkan pada Juli 2023," kata dia.
Kepala Dishub Jember Agus Wijaya mengatakan sudah dua kali bersurat atas masukan dari FKJOB ke pihak Pemprov Jatim. Namun masih belum ada jawaban.
"Terkait aplikator hal itu merupakan kewenangan dari Kementerian Kominfo karena selama ini belum mengeluarkan aturan sebagai petunjuk teknis terkait perusahaan aplikator," katanya.
Demo Ojol di Banyumas
Pengemudi ojol yang tergabung dalam Dewan Presidium Driver Online Banyumas Raya atau DPOBOR berunjuk rasa di Gedung DPRD Banyumas pada Oktober 2023. Mereka menuntut penyesuaian tarif.
Mereka meminta penyetaraan tarif layanan taksi online dan ojek online alias ojol, penghapusan sistem double order layanan pesan-antar makanan, penyetaraan tarif pengantaran barang, dan memprioritaskan akun luar regional yang beroperasi di Banyumas Raya untuk bisa mutasi dan onbid di Regional Jawa Tengah.
Demo Ojol di DI Yogyakarta
Ratusan pengemudi ojol berdemo di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus tahun lalu. Mereka menuntut Pemda DIY memberikan payung hukum serta minta dilibatkan dalam menentukan tarif batas atas dan bawah ojol.
Koordinator lapangan Forum Ojol Jogja Bergerak Sapto Paijo mengatakan, tuntutan itu bukan meminta pengemudi menjadi karyawan, tetapi mengatasi keputusan sewenang-wenang dari pihak aplikator.
Ia mencontohkan, mitra pengemudi ojol terkena sanksi suspend ketika konsumen melapor via email, tanpa ada verifikasi terlebih dulu. Selain itu, tarif dinilai rendah.
