Trump Pertimbangkan Depak Huawei dari Sistem Layanan Perbankan AS
Namun ketika dikonfirmasi, Huawei menolak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Demikian pula dengan juru bicara Departemen Keuangan AS. "Kami tidak mengomentari investigasi atau tindakan prospektif, termasuk untuk mengkonfirmasi apakah ada (opsi kebijakan tersebut)," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Huawei dengan tuduhan pencurian 'rahasia dagang', penipuan perbankan, pelanggaran sanksi AS terhadap Iran, dan telah berusaha meyakinkan sekutu untuk melarangnya dari jaringan 5G karena melakukan kegiatan mata-mata.
(Baca: AS Tambahkan 28 Entitas Tiongkok dalam Daftar Hitam Karena Langgar HAM)
Namun, dengan menempatkan perusahaan tersebut di daftar SDN akan membuat sejumlah perusahaan atau instansi AS justru kesulitan logistik, diplomatik, dan berdampak pada ekonomi untuk pemerintahan Donald Trump.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS Matthew Tuchband mengatakan, perlu pertimbangan seksama sebelum menempatkan perusahaan besar seperti Huawei ke dalam daftar SDN. "Sebab, semakin besar suatu entitas, semakin sulit bagi administrasi AS untuk memprediksi dan mempersiapkan dampak paling utama bagi asing dan domestik dari kebijakan tersebut," ujar Tuchband.
Beberapa anggota parlemen lainnya pun masih menganggap perlu pertimbangan lebih lanjut untuk menempatkan Huawei ke dalam daftar SDN . Menurut mereka, perlu banyak opsi untuk mempersiapkan dampak yang mungkin lebih besar dari kebijakan tersebut.
"Mengingat upaya Huawei yang tiada henti untuk mendominasi lanskap 5G, itu adalah salah satu ancaman keamanan nasional paling mendesak yang dihadapi dunia bebas," ujar anggota kongres dari Partai Republik Michael Gallagher.
